Lahan Social Welfare Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004

Situasi pasca tsunami Aceh dimana seorang pemimpin mengalami pasang surut dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi
Situasi pasca tsunami Aceh dimana seorang pemimpin mengalami pasang surut dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi

Dikatakan dalam pepatah Indonesia “ketika gajah-gajah bertempur, selalu pelanduk di tengah-nya jadi korban”. Tapi dalam film ini, sang pelanduk tidaklah mati, justru ia berhasil bermain diantaranya dan meraih tujuannya.

Akan tetapi yang saya tulis ini adalah nilai-nilai Ilmu Kesejahteraan Sosial serta perannya dalam situasi pasca Tsunami yang melanda Aceh.

Dalam film Playing Between Elephant diceritakan peristiwa Tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 dini hari. Gelombang air laut yang begitu dahsyat menyapu daratan Aceh seketika. Ribuan manusia tewas, ratusan rumah dan pemukiman rusak serta tak terhitung besar kerugian materiil dan moril akibat tsunami itu. Jutaan orang kehilangan keluarga dan hartanya.

Bantuan dan penanganan terhadap para korban pun segera dilakukan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian setahun setelah bencana tsunami di Aceh terjadi, bantuan dari UN-Habitat pun datang. UN-Habitat (The United Nations Human Settlements Programme), adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pemukiman. Hal ini diamanatkan Majelis Umum PBB untuk mempromosikan secara sosial dan lingkungan untuk menyediakan tempat tinggal yang memadai untuk semua, memberikan bantuan dalam rekonstruksi dari beberapa infrastruktur prioritas seperti jalan, gorong-gorong, pasokan air dll. Film ini memperlihatkan kepada kita proses recovery pasca tsunami, yaitu kegiatan pengembalian kondisi masyarakat dan lingkungan hidup korban. Bahwa ketika itu UN-Habitat membantu masyarakat Aceh untuk merekonstruksi rumah respon pemerintah untuk mengurangi kerentanan akibat kehilangan rumah dan infrastruktur masyarakat yang rusak. Tujuan pembangunan ini adalah untuk memperkuat kapasitas, mata pencaharian dan perpindahan oleh, mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan manajemen di pemerintah daerah tingkat, pemulihan mata pencaharian, membangun kembali masyarakat, dan meningkatkan kembali kondisi lingkungan dan sosial di masyarakat[[1]].

Bencana tsunami tersebut sangatlah tidak terduga oleh manusia. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa akan terjadi peristiwa dahsyat itu. Utuk itu diperlukan deteksi secara dini (mitigasi) untuk meminimalisir akibat bencana yang memungkinkan manusia di wilayah tersebut masih bisa banyak terselamatkan. Dalam hal ini peran disaster manajemen sangat diperlukan, yaitu proses mengoordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Coppola, 2004:1).

Secara sosial, bancana alam yang terjadi membawa dampak besar bagi kondisi sosial masyarakat yaitu timbulnya disfungsi sosial. Disfungsi sosial ini meliputi kondisi psikologis dan hilangnya peran-peran sosial masyarakat sebagaimana mestinya. Disini ilmu kesejahteraan sosial sangat berperan penting, karena konsep-konsep yang dipelajari berguna bagi masyarakat yang berada dalam zona bencana.

Masyarakat yang terkena bencana alam memiliki hak sebagaimana yang dituliskan dalam Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana versi BNPB 2007 bagian kesatu pasal 26 (1) bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, serta setiap orang berhak melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Pasal 26 (2) dikatakan bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, serta pada pasal 26 (3) bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yangdisebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, sangatlah jelas bahwa masyarakat yang terkena bencana mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Pasca bencana, banyak permasalahan sosial diantaranya adalah ketidakberfungsian peran-peran dan komponen sosial dalam masyarakat (disfungsi sosial), contohnya gangguan psikologis pada individu, stress dan kehilangan harta, pekerjaan, dan lahan. Disinilah peran ilmu kesejahteraan sosial terlihat. Adanya kondisi disfungsi sosial, stress misalnya, ilmu kesejahteraan sosial berusaha membantu mencari solusi dengan cara merujuk ke psikiater atau psikolog. Melalui intervensi tingkat mikro yang diajarkan oleh ilmu kesejahteraan sosial, individu yang membutuhkan bantuan masalah psikologis dapat teratasi. Kemudian hilangnya pekerjaan sebagai mata pencaharian masyarakat, ilmu kesejahteraan sosial dapat membantu menyelesaikannya dengan cara membantu pemberdayaan masyarakat. Dengan menjadi advokat dalam mencari modal ke lembaga-lembaga, masyarakat terbantu dengan pengadaan modal untuk membuka usaha yang dapat memulihkan kondisi perekonomian.

Selain itu memang ilmu kesejateraan sosial berperan dalam dalam intervensi korban-korban bencana, bagi seluruh komponen masyarakat juga ada tanggung jawab untuk turut membantu masyarakat korban bencana. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana versi BNPB 2007 bagian kedua pasal 27 bahwa setiap orang berkewajiban menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan kegiatan penanggulangan bencana serta memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Ilmu kesejahteraan sosial menitikberatkan intervensi tingkat mikro dan mezzo dalam hal penanggulangan bencana alam seperti ini. Initinya adalah ilmu kesejahteraan sosial membantu mengembalikan keberfungsian masyarakat yang sempat kacau karena bencana alam.


[1] Diambil dari [http://www.unhabitat.org/] 03/10/2012 13.43 WIB

2 Comments Add yours

  1. Tulisannya mantap!
    Ketika yang saya lihat dan yang terjadi pada umumnya, pasca bencana itu malah menjadi sebuah proyek besar bagi mereka yang terlibat di dalamnya, baik dari proyek pengadaan fasilitas pribadi (tempat tinggal) dan umum, maupun proyek pengembalian psikologi korban, yang proyek-proyek tersebut jika dilakukan oleh lembaga negara seringkali cenderung dijadikan sebagai lahan untuk mencari keuntungan bagi pribadi/kelompok oknum.
    Yang ingin saya tanyakan, apakah ilmu kesejahteraan itu sudah bisa diterapkan secara baik pasca terjadinya bencana dimanapun? Atau jangan-jangan social welfare yang mereka dapatkan itu hanya sebatas kover tipis yang sebenarnya di dalamnya lebih jauh mereka malah tidak tersejahterakan.🙂

  2. Hahaha yups bisa jadi begitu. Baik tidaknya penerapan ilmu kesejahteraan sosial kan tergantung pada manusianya. Yang jelas ilmu kesejahteraan sosial sangat dapat diterapkan dengan baik karena mengajarkan mengenai bagaimana mengembalikan keadaan sosial yang sedang kacau itu kembali normal untuk objek manusia korban bencana sekaligus terhadap lingkungannya. Disfungsi sosial –>> Fungsi sosial🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s